Pemerintah Gagap Untuk Menghilangkan Ponsel BM Menggunakan Aturan IMEI

Masalah black market (BM) ponsel terus menghantui Indonesia pada 2020. Meski aturan pengendalian ponsel BM adalah verifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI), ponsel BM masih marak.
IMEI adalah nomor identifikasi internasional 15 digit yang digunakan untuk menentukan validitas alat komunikasi atau perangkat yang terhubung ke jaringan seluler seluler. BM Ponsel memiliki nomor IMEI ilegal dan tidak terdaftar di database Kementerian Perindustrian.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui potensi kerugian pendapatan negara dari telepon seluler ilegal mencapai Rp 2,81 triliun per tahun.
Telepon seluler BM masih ditangguhkan, meski pemerintah memutuskan menerapkan aturan IMEI di Indonesia pada 18 April 2020. Aturan itu akan melarang telepon seluler BM dengan nomor IMEI yang tidak terdaftar di database Kementerian Perindustrian.

Ponsel yang tidak terdaftar tidak dapat digunakan untuk mengakses jaringan telekomunikasi di Indonesia.
Salah satu sistem yang akan digunakan untuk mendeteksi IMEI adalah Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

SIINas adalah sistem yang menyimpan semua IMEI dari reseller dan importir resmi di Indonesia. Sistem yang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian akan mendeteksi apakah perangkat tersebut memiliki nomor IMEI yang tidak terdaftar.

Kementerian Perindustrian mengatakan, aturan IMEI yang berlaku sejak 18 April belum bekerja maksimal karena saat ini perangkat pemblokiran Central Equipment Identity Record (CEIR) baru bisa dipicu pada 24 Agustus 2020.

CEIR sendiri merupakan alat yang harus digunakan untuk memblokir ponsel ilegal. CEIR memiliki database ponsel IMEI legal yang beredar di Indonesia.

Mesin EIR di lima operator Indonesia akan mendeteksi IMEI seluler pelanggan. Kemudian data ini dikirim ke CEIR untuk verifikasi. Jika tidak cocok, CEIR akan meminta EIR untuk memblokir telepon.

CEIR dibeli oleh operator seluler, dan hibah diberikan kepada Kementerian Perindustrian. Sementara itu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama ATSI, telah membagi dan menerapkan CEIR dalam dua tahap.
Tahap pertama adalah sistem CEIR berbasis cloud computing yang sudah memuat data Sertifikat Pendaftaran Produk (TPP) dari Kementerian Perindustrian dan data IMEI dari semua operator.

Pada titik ini, CEIR hanya dapat menjalankan fungsi terbatas, yaitu membatasi akses jaringan komunikasi hanya untuk IMEI HKT yang baru.
Setelah tahap pertama, tahap kedua dari aturan IMEI adalah bahwa sistem CEIR beroperasi dengan perangkat. Dalam fase ini, CEIR akan menjalankan fungsi keseluruhan.

Setelah menempuh perjalanan panjang tanggung jawab antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian Perindustrian, CEIR akhirnya dapat beroperasi penuh pada pukul 22.00 WIB pada tanggal 15 September 2020.

Jalan yang jelas akhirnya terungkap ketika Kementerian Perindustrian hari itu mengumumkan bahwa semua HKT yang tidak terdaftar dalam sistem CEIR tidak dapat menggunakan layanan jaringan perangkat telekomunikasi.

Sistem IMEI akan berfungsi secara optimal pada tanggal 31 Agustus, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Ayat 2b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen) Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perangkat Komunikasi dan / atau Perangkat yang Terhubung ke Jaringan Seluler Bergerak Melalui International Mobile Equipment Identification (IMEI).
Upaya tak terbatas untuk aturan IMEI
Masalah baru dengan aturan validasi IMEI muncul ketika CEIR diumumkan kira-kira pada pertengahan Oktober dan tidak dapat lagi mendukung data IMEI ponsel terbaru.

Jika ini terjadi, ponsel terbaru yang sah tidak akan didaftarkan dan dapat dianggap ilegal. Telepon resmi ini tidak dapat menerima jaringan seluler.

Setelah menyerap sekitar 1,5 miliar nomor IMEI dari ponsel yang beredar, sisa kapasitas mesin CEIR dikatakan bisa menjadi 55 juta lagi.

Saat itu, Marwan atau Baasir dari Asosiasi Perusahaan Angkutan Seluruh Indonesia (ATSI) mengatakan, mesin CEIR setidaknya membutuhkan tambahan kapasitas 2 miliar nomor IMEI agar dapat beroperasi kembali secara optimal.

Terkait hal tersebut, Perusahaan Konsumen Indonesia (YLKI) telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membersihkan perangkat bergerak yang tidak aktif alias internasional dari produk yang belum diolah agar tidak melebihi kapasitas mesin CEIR. Atau permintaan IMEI untuk tidur.

Akumulasi nomor IMEI di CEIR terbukti karena prosedur pendaftaran TPP yang masih menggunakan pola lama.

Dalam pola lama ini, YLKI mencurigai seseorang mungkin telah memasukkan produk IMEI langsung ke dalam sistem, meskipun produk tersebut tidak diproduksi. IMEI dikenal sebagai Sleeping IMEI.

Oleh karena itu, YLKI menyarankan agar nomor IMEI sleep dibersihkan secepatnya.

Untuk menghindari kapasitas penuh Dewan Hubungan Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Tullus meminta pemerintah meninjau kembali aturan Menteri Perindustrian. 108 / M-IND / PER / 11/2012 tentang registrasi produk HKT.

Perubahan regulasi tersebut antara lain menghapus kewajiban vendor ponsel untuk mengajukan produksi TPP dan tidak mewajibkan pengunggahan IMEI ke SIINAS, tetapi cukup untuk menentukan jumlah unit yang diproduksi.

IMEI akan diunggah pada waktu produksi. Oleh karena itu, SIINAS IMEI adalah IMEI yang telah diimplementasikan atau dibuat untuk menghindari kapasitas penuh CEIR.