Source:ojk.go.id

Dengan Dicabutnya Izin Dari OJK , Jangan Melakukan Transaksi di Fintech Ini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar baru penyedia layanan peer-to-peer lending terdaftar dan berlisensi. Yang harus Anda perhatikan adalah mencabut izin perusahaan financial technology.
OJK menulis di situs resminya: “Per 15 Desember 2020, jumlah total operator peer-to-peer lending atau operator Fintech lending yang terdaftar dan memiliki lisensi di OJK adalah 151 perusahaan.”

OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan pinjaman keuangan terdaftar / berlisensi. OJK juga menyebut nama perusahaan.
“Ada fintech lending regulator yang dicabut sertifikat pendaftarannya, yaitu PT Solusi Finansial Inklusif Indonesia,” ujarnya.

PT Solusi Finansial Inklusif Indonesia dikenal sebagai Telefin. Fintech ini juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia.
Masyarakat harus mewaspadai peer-to-peer lending (P2PL) atau perusahaan fintech lending yang tidak terdaftar / berlisensi dengan OJK. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan transaksi, baik sebagai pinjaman (peminjam) maupun sebagai pemberi pinjaman (lender). Berurusan dengan fintech P2PL yang tidak terdaftar atau berlisensi dengan OJK memiliki risiko yang sangat tinggi.

Pinjaman peer-to-peer (P2P) tanpa lisensi atau teknologi keuangan ilegal menjadi semakin lazim. Mereka memanfaatkan kondisi ekonomi yang lemah akibat pandemi Covid-19.

Komisioner Sylvester Simamura, Direktorat Reserse Kriminal Siber Polri, mengatakan adanya fintech lending ilegal ini bisa menimbulkan situasi yang mengkhawatirkan karena mendorong masyarakat untuk mencari pinjaman lain, untuk melunasi pinjaman sebelumnya.

“Mereka menggunakan P2P ilegal ini atau menerapkan keuntungan besar jika masyarakat tidak mampu membayarnya, maka terorisme akan diterapkan di lain waktu, yang akan menimbulkan situasi yang mengkhawatirkan,” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.